Reshuffle Kabinet Semakin Dekat, Sudirman Said Layak Diganti
Jumat, 08 April 2016 10:06 WIB
Jakarta, HanTer - Reshufle Kabinet Kerja semakin santer dibicarakan. Sejumlah menteri yang kinerja negatif dan tidak pro rakyat dikabarkan akan diganti. Sejumlah nama untuk membantu Presiden Joko Widodo untuk menjalankan pemerintahan juga telah beredar di publik. Ada nama yang baru, tapi ada juga menteri lama yang berganti posisi.
Siapa menteri yang layak diganti? Pengamat politik Adhie Massardi dan pengamat politik Benny Susetyo sepakat mengajukan nama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said, paling layak direshuffle.
“Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said sangat layak diganti, kinerja mereka buruk. Kebijakan kedua menteri itu tidak pro rakyat. Salah satu contohnya kasus Blok Masela dan Freeport,” kata Adhie menjawab Harian Terbit, Kamis (7/4/2016).
Menurut Adhie, Presiden Joko Widodo sudah harus membuat suatu kabinet yang 100 persen terdiri dari orang-orang pilihannya. Saat ini kan banyak menteri- bukan orang-orang pilihan presiden, namun orang pilihan wakil presiden, hingga menurutnya terjadi dualisme kepemimpinan.
“Mau loyal sama presiden atau sama wapres yang milih dia jadi menteri," ujar mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini..
10 Menteri
Benny Susetyo mengatakan, Jokowi harus segera mengganti menterinya sudah tidak bisa bekerja dengan baik. Pergantian menteri dilakukan demi kesolidan tim work dan mencapai agenda Presiden.
"Oleh karena itu Presiden membutuhkan menteri yang cakap dan mau bekerja keras. Publik melihat menteri yang selama ini mendapat nilai merah perlu diganti," kata Benny yang juga budayawan ini.
Benny juga Sekretaris Jenderal Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menuturkan, diantara menteri yang layak diganti adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Menteri Koperasi, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi.
Pengamat politik dari Point Indonesia (PI) Karel Susetyo mengatakan, Presiden Jokowi tentu mempunyai dua pertimbangan untuk mengganti menterinya, yakni politis dan teknis. Politis, Presiden harus membangun perimbangan politik baru karena ada partai diluar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang bergabung seperti PAN, Golkar dan PPP Djan Faridz.
"Bahkan bisa jadi PKS juga akan bergabung dalam pemerintahan," ujar Karel kepada Harian Terbit, Kamis (7/4/2016).
Sementara alasan teknis, ujar Karel, karena Presiden Jokowi tidak mau kinerja kabinetnya terhambat akibat adanya menteri - menteri yang tidak optimal dalam menjalankan tugasnya. Apalagi adanya konflik internal di kabinet yang sebelumnya terjadi antar menteri. Oleh karenanya, Presiden Jokowi harus segera didorong untuk mereshufle kabinetnya.
"Atas kedua alasan itu, saya rasa Presiden sangat mungkin melakukan reshuffle dalam waktu dekat," ujarnya.
Sementara Pengurus Nahdlatul Ulama (NU), Dimas Cokro Pamungkas mengatakan, reshufle kabinet merupakan 100% hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu Presiden Jokowi pun pasti paham langkah apa yang akan diambil dalam mereshufle kabinetnya. Namun diharapkan Presiden Jokowi mampu memilih orang - orang yang duduk menjadi menteri.
"Jadi kita sangat mengharapkan Presiden mampu memilih sesuai dengan kebutuhan di pemerintahan demi kemaslahatan umat," jelasnya.
(Safari/Ali)
